Isu

Isu akan Terjadinya Konflik Kembali

Masyarakat Nagan Resah

 

 

BN-Investigasi-Isu akan kembalinya terjadi kekacauan keamanan merebak di Nagan Raya. Hal ini diakui oleh beberapa warga Nagan Raya yang berhasil ditemui oleh BN Investigasi. Menyimak obrolan masyarakat dari pasar-pasar yang ada di pusat kota Jeuram yang notabene sebagai sentral aktifitas masyarakat Nagan Raya, hingga ke perkantoran pemerintah juga turut ‘tertelan’ dengan isu demikian.

 

Kunjungan Wali Nanggroe beberapa waktu lalu ke Aceh menjadi moment dan argumen cukup kuat-bagi kebanyakan masyarakat disini- bahwa akan ada kemunculan gerakan ‘baru’ untuk menggoyang kondisi Aceh yang telah semakin stabil.

 

Beberapa warga yang sempat ditemui BN Investigasi menyatakan, bisa jadi hal ini bukan saja isu kosong, tetapi juga besar kemungkinan memang akan kembali terjadi konflik yang bisa saja lebih parah dari sebelumnya, dan melihat gebrakan yang selama ini telah dilakukan oleh banyak pihak yang selama ini berkecimpung di tengah perjalanan politik di Aceh, disebutkan kedatangan wali Nanggroe Hasan Tiro beberapa waktu lalu menjadi tonggak merebaknya kembali kekuatan pihak-pihak yang berkeinginan melepaskan Aceh dari Indonesia.

 

Salah satu sumber yang tidak mau disebutkan namanya karena alasan keamanan mengatakan, “entah darimana tetapi isu itu memang telah semakin mencuat, semakin menggema di banyak sudut-sudut desa di Nagan Raya, tidak tahu ditempat lain. Saya sendiri juga sudah sangat sering mendengar isu demikian. Jujur sih, saya sendiri juga ketakutan dengan isu ini”

 

Satu sisi menyimak kondisi aktual Aceh, memang merupakan sebuah hal yang lumrah isu-isu yang mengarah ke hal-hal yang menakutkan demikian merebak cepat. Seperti bisa kita lihat, perjalanan perdamaian di Aceh belum begitu lama. Dan bila terjadinya konflik seperti yang baru saja selesai itu akan sangat menakutkan bagi masyarakat. Karena seperti bisa maklumi bahwa konflik tidak saja menganam nyawa, tetapi juga berpengaruh hingga kepada kestabilan ekonomi yang tentu saja sangat urgen.

 

Kemudian juga, sepertinya persoalan isu seperti itu bisa jadi juga menjadi indikasi kurangnya komunikasi dengan masyarakat—aparat pemerintah dengan masyarakat–, komunikasi yang dimaksudkan tentu tidak memadai hanya dengan pemanfaatan mass media, baik koran, tabloid, radio maupun media elektronik lainnnya, tetapi juga mesjid yang merupakan pusat aktifitas yang tidak kalah mampu memberi pengaruh kepada masyarakat, seharusnya juga dimanfaatkan untuk memberikan saja penerangan kepada khalayak luas. Pilihan demikian mungkin saja tidak sepenuhnya efektif, tetapi paling tidak bisa menjadi sumber tambahan untuk penguatan masyarakat di bidang informasi. Karena secara kultural dan sosiologis, mesjid menjadi sarana yang sangat memiliki energi untuk memberikan pengaruh kepada masyarakat, termasuk informasi apapun.

 

 Meremehkan persoalan ini bisa menjadi sebuah persoalan, mengingat tidak seluruh masyarakat bisa memahami persoalan yang bersifat politik. Diakui atau tidak, selama ini masih ada indikasi merebaknya penyakit cuekisme ditengah aparatur pemerintahan. Seperti juga diungkapkan oleh beberapa pakar bidang kemasyarakatan, bahwa masyarakat memiliki klasifikasi dalam hal kemampuan menerima informasi.

 

Masyarakat yang punya background dan kapasitas intelektual dengan masyarakat yang sama sekali awam. Nah, menghubungkan persoalan isu demikian dengan masyarakat yang pertama diatas, bisa jadi ini bukanlah sebuah problem yang serius. Tetapi mengingat masyarakat yang masih banyak yang sama sekali awam, dengan jumlah mereka yang masih mendominasi total keseluruhan masyarakat Aceh—berkisar 4,3 juta jiwa—. Seringkali, pihak-pihak tertentu menggunakan peluang ini untuk melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat. Sebut saja seperti isu konflik yang dihembuskan tersebut

 

Tidak untuk membuat masyarakat lengah dengan potensi konflik yang mungkin masih akan terulang lagi, mengingat percaturan politik yang memang tidak menentu ini. Hanya saja, membiarkan masyarakat terbaluti dengan keresahan yang tidak lebih hanya ketakutan yang tidak mendasar akan sangat tidak tepat tentunya. Secara sederhana bisa dikatakan, apa yang membedakan kondisi sekarang dengan kondisi di masa konflik jika bentuk ketakutan yang dihadapi memiliki kemiripan yang nyaris tidak memiliki titik perbedaan yang tegas. Jadi, secara ringkas persoalan isu yang seperti ini, kendati terlihat bukanlah hal yang terlalu harus menjadi prioritas dalam penanganan yang harus dilakukan oleh pemerintah dan elemen berwenang lainnya, namun mutlak penyepelean bukanlah sebuah pilihan cerdas.

 

Dimana-mana, dibanyak belahan dunia yang pernah mengalami konflik baik antar negara ataupun ditingkatan lokal, pada pasca konflik maka akan meninggalkan banyak persoalan yang merupakan efek dari berlangsungnya konflik. Ketakutan dan kecemasan akan potensi lahirnya konflik kembali menjadi hal yang sangat dicemaskan

 

Di Nagan Raya, desa-desa semisal Kila, Gampoeng Kabu di  Seunagan Timur hingga Ulee Jalan di Kecamatan Beutoeng merupakan daerah merah saat terjadinya konflik. Disana sering menjadi ajang bagi para kombatan baik dari GAM maupun dari militer Indonesia. Sekarang ini, kebanyakan masyarakat di desa-desa tersebut baru kembali setelah pada saat konflik terpaksa meninggalkan desa-desa mereka untuk menyelamatkan diri. Dan sekarang kembali mereka berhadapan dengan ketakutan yang tidak jelas sumbernya. Sepertinya isu ini juga merupakan pekerjaan dari beberapa pihak yang tidak menyenangi eksisnya perdamaian di Aceh.

 

Padahal banyak masyarakat yang berharap agar proses perdamaian di Aceh tidak terganggu, dan akan sangat disyukuri jikalau perdamaian yang sedang berlangsung sejauh ini dengan baik tetap survive. Utamanya pemerintah, persoalan ini seyogyanya menjadi tanggung jawab dan tugas yang mesti diemban dengan maksimal. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah kedepan untuk memberikan pemahaman yang lebih terang kepada masyarakat terkait permasalahan isu yang meresahkan ini, semoga saja mereka bisa berikan semacam alternatif solusi yang lebih menyejukkan.

Guru Beraksi

Guru Dizalimi, Guru Beraksi

3,8 Milyar Insentif Guru Ditilep

Kobar GB Nagan Raya tuntut Bupati dan Kadisdik Mundur

 

BN-Investigasi, Pagi menunjukkan jam 9.00 ketika BN Investigasi mendatangi Kantor Bupati Nagan Raya yang berlokasi di Suka makmue. Sebelumnya BN Investigasi mendapatkan kabar bahwa guru-guru se-Nagan Raya akan melaksanakan aksi damai penuntutan atas insentif fungsional guru yang ‘ditilep’ oleh pihak Dinas Pendidikan Nagan Raya.

Disebutkan bahwa aksi tersebut akan dijalankan pada pukul 09.00. Tetapi hingga jam menunjukkan pukul 11.00 belum ada iring-iringan massa guru seperti yang dibayangkan oleh BN Investigasi. Bersama dengan rekan-rekan jurnalis lainnya, BN Investigasi menunggu kepastian berlangsungnya kegiatan yang digagas oleh KOBAR-GB Nagan Raya itu.

 

Di halaman kantor Bupati, terlihat barisan Satpol PP menyiapkan barisan, sepertinya barisan tersebut dipergunakan sebagai ‘penyambut tamu’ yang datang dari elemen pendidikan pada hari itu. Wajah-wajah sangar Polisi Pamong Praja memagari halaman depan kantor.

Petinggi-petinggi kepolisian Resort Nagan Raya juga terlihat hilir mudik di seputaran kantor. Beberapa PNS yang sedang berada dikantin belakang kantor tersebut sempat mengeluarkan ledekan,”pue han jadeh” (apa tidak jadi lagi mereka). Tak lama terdengar sambutan,”jangan-jangan mereka ketakutan sendiri, takut di pecat” disambut dengan seringai tawa beberapa orang yang juga berada di kantin yang sama.

 

Berkisar pukul 12. 30, serombongan guru yang tergabung dalam Kobar GB Nagan Raya berdatangan ke lokasi kantor Bupati Nagan Raya. Mereka terlihat memarkir sepeda motor mereka di halaman Mapolres Nagan Raya yang terletak tidak terlalu jauh dari areal Kantor Bupati. Selanjutnya mereka berjalan kaki menuju lokasi tujuan. Pertama sekali kedatangan para pendidik ini, tidak terlihat satupun perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Kendati matahari terlihat panas terik, tidak menyurutkan antusiasme di wajah para guru yang mengawali kedatangan  mereka dengan orasi sepanjang jalan menuju kantor pejabat nomor 1 Nagan Raya tersebut. Orasi pertama dilakukan oleh Muhajir sebagai perwakilan dari Kobar GB.

 

Hingga setengah jam lebih orasi dilakukan oleh guru-guru yang berhadir dalam aksi tersebut. Mereka menuturkan serangkaian fakta miris yang diterima oleh guru selama ini di lingkup Nagan Raya. Seorang orator menyebutkan bahwa selama ini guru-guru sekalipun jasa mereka cukup urgen dalam proses pembangunan anak-anak bangsa, namun dalam hal balas jasa untuk mereka, uuntuk membelikan tempe saja tidak memadai. Berbanding terbalik dengan fasilitas yang didapat oleh anak-anak pejabat. Dengan gaji sedikit dan insentif yang juga kecil, kemudian masih dipermainkan lagi oleh para pejabat yang tidak amanah, apa yang bisa dilakukan oleh guru, jika gizi untuk mereka saja tidak memadai. Apalagi untuk anak-anak guru yang juga butuh pendidikan.

 

Juga disebutkan, bahwa proses pendidikan awut-awutan, tidak sejalan seperti yang digariskan oleh UUPA No 11/2006 dan Qanun Pendidikan No. 23/2002 yang berlandaskan al Quran dan hadits serta kebudayaan Aceh. Pemda Nagan Raya menjadi pemicu atas semua persoalan yang timbul ke permukaan, banyak terjadi ketidak harmonisan kerja antara semua pihak dan stake holders pendidikan di Kabupaten Nagan Raya. Beberapa fakta ironis terjadi disini:

 

Pemerintah daerah Nagan Raya tidak memahami persoalan pendidikan dan guru dengan menempatkan orang-orang yang tidak memiliki program kerja yang jelas kecuali mutasi, mutasi dan mutasi. Bersikap anti intelektual, anti kritik dan arogan terhadap para dewan Guru serta tidak pernah segan-segan melakukan diskriminasi terbuka dan melawan hukum terhadap Guru. Padahal dewan guru telah bersusah payah mendidik anak-anak mereka juga. Selanjutnya dikatakan juga, pemerintah Nagan Raya berani melangkahi juklak dan Juknis bahkan termasuk juklak Presiden RI tentang fungsional dan segala petunjuk menyangkut keuangan APBK, APBA dan APBN terutama menyangkut dengan hak-hak guru. Dan, Pemda Nagan Raya telah melakukan penyimpangan dalam perekrutan pegawai honorer. Bahkan orang yang tidak pernah berbakti sebagai tenaga honorer malah masuk kedalam buku putih dann lulus sebagai PNS.

 

Hal-hal tersebut disebutkan sebagai raport merah dari pemerintahan Bupati Drs.T. Zulkarnaini dan Kadis Pendidikan yang juga adik kandung bupati, Dra. Cut Intan Mala.

 

Mereka juga mengatakan bahwa, selama ini salah satu penyebab kenapa kualitas pendidikan di Nagan Raya termasuk yang paling jeblok se-Indonesia adalah persoalan pendidikan juga yang dipolitisir sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sekarang mereka tersebut yang dipercayakan sebagai pejabat.

 

Wahidin, salah seorang partisipan dari unsur mahasiswa turut menyampaikan orasi singkat dihadapan para peserta dan semua yang hadir dalam aksi tersebut, dengan menangis yang sangat menyayat, ia mengatakan dalam sebagian orasinya,”..mereka (baca:guru) juga mendidik anak-anak bapak. Gaji mereka tidak besar, tetapi kok sampai hati dipermainkan sewenang-wenang begitu? Ujarnya dengan nada tanya

 

Menjelang azan zuhur, Wakil Bupati Nagan Raya Drs.Muhammad Kasim Ibrahim beserta Sekdakab dan salah seorang perwakilan dari DPRD Nagan Raya Keluar menerobos ‘benteng’ Satpol PP, berdiri dihadapan para peserta demonstran yang sempat terduduk kelelahan didepan kantor tersebut. Setelah kemunculan Wakil Bupati, para peserta terlihat semakin antusias kembali. Mereka serentak berdiri lagi dan mendengarkan arahan dari wakil Bupati. Pada arahan yang hanya memakan waktu berkisar  menit tersebut, wakil bupati menyampaikan sokongan dan dukungan pada guru-guru peserta demonstrasi, wakil bupati juga menyampaikan apresiasi kepada guru-guru yang tetap berani menyampaikan aspirasinya kendati tantangan yang harus dihadapi mereka memang tidak kecil.

 

Selama ini memang guru sering disepelekan, padahal bakti mereka kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa selama ini telah teruji. Wajar, ketika guru kemudian, padahal bakti mereka kepada masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa selama ini telah teruji. Wajar, ketika guru kemudian bereaksi menuntut hak mereka yang juga, sebenarnya berorientasi kepada pembangunan pendidikan di Indonesia. Untuk itu, wakil bupati berjanji  untuk membantu mencari solusi terbaik dengan pihak yang berkaitan.

 

Pada aksi yang dijalankan oleh guru-guru yang ada di Nagan raya itu tidak dihadiri oleh Bupati dan Kepala Dinas PK Nagan Raya. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar pada peserta demo. Rencana pada awalnya mereka akan menyerahkan rekomendasi dan MoU kepada Bupati dan Kepala Dinas PK diurungkan, mengingat pihak yang dituju tidak berhadir mendengar aspirasi yang mereka sampaikan. Terlihat gurat kecewa begitu kentara dari wajah lelah para guru yang telah bersusah payah untuk berhadir guna bisa audiensi dengan Bupati Nagan Raya. Sebelumnya, perwakilan dari Dinas PK, Lauddin S.Pd juga direncanakan akan dimintakan untuk memberikan arahan kepada para delegasi guru. Hanya saja, karena yang berkompeten dalam persoalan tersebut adalah Kepala Dinas PK Nagan Raya langsung, Cut Intan Mala tidak ada, sehingga para peserta menolak untuk  mengizinkan Lauddin S.Pd sebagai pembicara pada kesempatan. Hingga yang terjadi para perwakilan pemerintahan Nagan Raya hanya bisa melongo menyaksikan peserta aksi.

 

Dari beberapa sumber yang berhasil ditemui oleh BN Investigasi, disebutkan bahwa yang melatar belakangi aksi tersebut adalah kekecawaan dari guru yang tidak diberikan insentif yang seharusnya menjadi hak mereka. Secara total, dana yang menjadi jatah guru yang ditilep berkisar 3,8 milyar rupiah. Entah kemana dana insentif ini mengendap, sehingga seperti raib hingga beberapa bulan sampai berita ini diturunkan.

 

Zulaidisyah, S.Ag salah seorang guru yang berhadir sekaligus ketua Koalisi barisan Guru Bersatu (KOBAR-GB) mengatakan, moment ini adalah kesempatan bagi guru untuk menunjukkan powernya. Agar pemerintah lebih bisa melihat bahwa guru, kendati sering dizalimi, namun mereka juga punya kekuatan. Bahkan untuk mengganyang pemerintahan Nagan Raya pun mereka sanggup untuk melakukannya. Hal ini memang pernah terbukti saat guru bereaksi di Kampar, Riau beberapa waktu lalu yang juga telah berhasil menurunkan Bupati Kampar. Bukan tidak mungkin hal serupa juga terjadi di Nagan Raya jika pemerintah terus saja sewenang-wenang terhadap guru. Karena mereka yang sekarang menjadi guru bukanlah individu-individu bodoh, tegasnya di sela pelaksanaan aksi tersebut.

 

Dan yang menjadi tuntutan dari komponen guru yang bernaung di Kobar GB Nagan Raya adalah, agar:

1. Kejaksaan Tinggi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kejari Aceh Barat agar segera memeriksa Bupati, kadis Pendidikan Nagan Raya dan Kepala BPKKD Nagan raya yang telah melakukan penggelapan Dana Fungsional Guru 2007-2008 atau 23 bulan, Tunjangan wali Kelas/Wakil Kepala serta proyek pengadaan buku-buku pelajaran dan proyek fisik lainnya dalam lingkungan pendidikan.
2. Bupati dan Kadis Pendidikan agar segera membuat surat Pengunduran Diri dari jabatannya masing-masing karena keduanya tida memihak kepada dunia pendidikan dengan melakukan diskriminasi terhadap guru, semena-mena serta angkuh dan tidak pernah menghargai guru. Melakukan pembiaran kepada Kepala-kepala Sekolah melakukan penggelapan buku-buku untuk anak didik
3. Kepada segenap Komunitas profesi guru di Nagan Raya, mulai tanggal disampaikannya tuntutan ini,30/10 atau sampai adanya Surat Pengunduran Diri Bupati dan Kadis Pendidikan Kabupaten Nagan Raya yang tembusannya juga kepada Kobar GB Nagan Raya dan Naggroe Aceh Darussalam serta media massa
4. Pemda Prov. NAD agar lebih peduli kepada dunia Pendidikan di Nagan Raya mengingat banyaknya rekan-rekan guru yang dimutasi semena-mena oleh Pemda Nagan Raya agar dapat dikembalikan ke tempat yang lebih dekat untuk mengajar atau sesuai keputusan Baperjakat
5. Pemda Nagan Raya agar mengembalikan hak-hak guru yang ditilep instansi pendidikan di Nagan 23 bulan, uang fungsional 2007-2008
6. Pemda Nagan Raya untuk tahun 2009 harus peduli pendidikan dengan menaikkan uang TC guru dari Rp 400.000 menjadi Rp 1000.000/bulan, jika tidak ada anggaran maka tunjangan anggota DPRK Nagan Raya dipangkas 100%
7. Kepada Pemda dan DPRK Nagan Raya menjamin sepenuhnya keamanan Dewan Guru yang ikut aksi damai pada hari ini (30/10) , siapa saja yang mengintimidasi guru untuk tidak ikut aksi damai akan dilaporkan ke pihak yang berwajib.

 

Rekomendasi tersebut ditandatangani oleh Ketua Kobar GB Nagan Raya, Zulaidisyah,S.Ag. Tetapi disebabkan oleh ketidak hadiran Bupati dan kepala Dinas Pendidikan Nagan Raya sehingga selanjutnya, untuk sementara rekomendasi tersebut hanya dibagi-bagikan kepada kalangan pers yang ramai hadir meliput jalannya aksi.

 

Dibelakang aksi, via sms, BN Investigasi mendapat kabar, banyak guru yang tidak bisa berhadir dalam aksi tersebut disebabkan oleh adanya tekanan dari kepala sekolah untuk tidak menghadiri kegiatan aksi ini.

 

Dalam sebuah obrolan disela-sela terjadinya demonstrasi tersebut, beberapa PNS yang bekerja di kantor Bupati Nagan Raya sempat memperdebatkan tentang efektif tidaknya aksi yang dijalankan oleh guru-guru se Nagan Raya tersebut. Beberapa sempat menyayangkan karena mereka meninggalkan tugas utama mereka sebagai pendidik. Tetapi dari situ, juga terdengar celetukan, “jika guru lapar, bagaimana mereka bisa mengajar dengan baik? Menerima semua apa adanya, perut keroncongan, mereka juga tidak akan bisa mengajar dengan baik. Tetapi ketika mereka luangkan waktu sedikit guna menyampaikan tuntutannya seperti itu, paling tidak akan membuat pihak yang berwenang lebih terbuka kupingnya”. Ah, andai saja Pemda Nagan Raya juga berpikir seperti ini

 

Barisan Sakit Hati

Dilakukannya aksi damai oleh unsur guru yang tergabung dalam Kobar GB Nagan Raya turut memunculkan beragam komentar yang bersifat kontra di Nagan. Mukhlis ST, salah seorang tokoh muda Jeuram mengomentari persoalan tersebut,”wajar saja memang aksi tersebut dilakukan. Nah itu kalau kita lihat disatu sisi. Tetapi, kita juga harus objektif dalam melihat aksi tersebut, apakah mereka yang melakukan aksi tersebut telah pasti selama ini telah melakukan tugasnya sebagai abdi negara di bidang pendidikan dengan baik? Kemudian, sekalipun waktu yang dipergunakan untuk melakukan aksi tersebut hanya satu hari, apakah itu tidak merugikan anak-anak didik di sekolah-sekolah mereka. Nah, hal ini juga harus kita cermati benar. Pun, kita mestinya tidak melulu hanya melihat yang menjadi hak kita, tetapi juga apa yang menjadi tugas dan kewajiban kita seharusnya itu yang harus lebih diprioritaskan melebihi dari sekedar obsesi pribadi.” Kritiknya.

 

Selanjutnya Wahidin, SE yang juga salah seorang tokoh muda Jeuram turut memberi kritik yang persis sama,”saya mungkin lebih melihat pada permasalahan mutasi, sebenarnya PNS itu kan punya ikrar saat awal mereka dilantik sebagai PNS dulu, baha mereka bersedia untuk ditempatkan di daerah manapun di seluruh Indonesia, tetapi giliran setelah mereka menjadi PNS, kok ikrar tersebut dilupakan begitu saja? Apa yang mereka tunjukkan itu lebih sebagai ekspresi barisan sakit hati.”

 

PGRI Ikut Beraksi

PGRI yang sebelumnya sempat menerima tuduhan menjadi pendongkrak atas kekuasaan yang sedang berjalan di Nagan di bawah kepemimpinan T. Zulkarnaini, juga melakukan aksi serupa pada minggu pasca aksi damai yang dilakukan oleh Kobar GB Nagan. BN Investigasi turut menerima beberapa keluhan dan kekhawatiran dari beberapa guru yang mengkhawatirkan aksi yang dilakukan oleh guru-guru dalam wadah PGRI dimanfaatkan oleh Pemkab Nagan untuk tujuan yang bersifat politis. Tetapi ternyata selanjutnya kekhawatiran yang sempat mencuat itu sama sekali sekali bergeser jauh. Sebab, pada intinya aksi yang dilakukan oleh PGRI juga menuntut perihal yang persis sama. Namun, PGRI sedikit lebih lunak tidak sampai menuntut pengunduran diri Bupati nagan Raya dan Kadis Pendidikan Nagan Raya.

 

Cot Mayang

Proyek CWSH-P/ADB di Cot Mayang

Pengadaan Sarana Sanitasi, Lahirkan Korupsi

- Sisa Dana Proyek dibagikan Sesama Aparatur Gampoeng

 

Desa Cot Manyang adalah salah satu desa yang terletak  di Kecamatan Seunagan Timur, Nagan Raya, berkisar 8 KM dari Kota Jeuram. Asian Development Bank, sebuah institusi internasional yang menurunkan hibah di Desa Cot Manyang berupa pengadaan sarana sanitasi (CWSH-P).

 

Dalam sosialisasi antara pengawas kebupaten dengan masyarakat setempat pernah disampaikan yang bahwa desa tersebut mendapat bantuan 24 buah buah sumur gali dan 2 buah WC Umum dengan anggaran biaya Rp 6.300.000/sumur dan untuk WC umum sebesar Rp 12.000.000.

 

Untuk satu sumur diperuntukkan untuk tiap 3 unit rumah warga yang berdekatan dengan sumur tersebut. Secara bentuk dan lokasi, sumur tersebut ditempatkan di titik paling tengah antara 3 rumah tersebut sehingga mudah dijangkau oleh masing-masing pemilik rumah tersebut. Dalam ketentuannya, aparatur desa, baik Geuchik dan aparatnya tidak diperbolehkan berperan sebagai pelaksana kegiatan, tetapi hanya dibenarkan untuk menjadi pengawas saja, sebagai penasehat. Untuk pelaksanaan proyek , dibentuk sebuah badan Tenaga Kerja Masyarakat (TKM)  yang terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara   serta beberapa masyarakat lain yang tergabung dalam Team Teknis dan Kesehatan.

 

Salah satu sumber menyebutkan, ketentuan yang telah digariskan dalam pertemuan tersebut tidak dijalankan sebagaimana seharusnya. Untuk 1 sumur yang semestinya digunakan untuk tiap 3 rumah tetapi hanya dikuasai oleh 1 rumah saja, beberapa jatuh ke aparatur desa seperti Geucik, Sekdes, Tuha Peuet dan Mertua Ketua TKM dan Sekretaris TKM.

 

Dalam praktiknya pula sumur itu dibuat berdekatan dengan salah satu rumah, bahkan ada yang dibuat di dapurnya sendiri sehingga menyulitkan bagi setiap warga untuk menjangkaunya. Ironisnya, kemudian kondisi seperti ini terkesan diperbolehkan oleh TKM dan Pengawas Lapangan dari kabupaten, selanjutnya beralih menjadi milik pribadi, tidak lagi menjadi milik bersama seperti yang ditentukan sebelumnya.

 

Selain itu juga disampaikan oleh narasumber yang tidak ingin identitasnya disebutkan, ada rumah yang hanya diberikan 1 sak semen saja untuk ‘penenang’, sebagian diberikan uang sebesar rp 300.000 dan bahkan ada yang diberikan Pompa Air merk National seharga Rp 300.000, seperti rumah Ketua Pemuda Cot Manyang. “beberapa rumah bahhkan memang samasekali tidak mendapatkan apa-apa, jangankan semen, pompa, untuk satu biji paku pun tidak diberikan sama sekali. Katanya anggaran yang diturunkan sangat kecil sehingga tidak mencukupi jika harus memenuhi semua seperti yang ditentukan.”

 

Sedang jumlah anggaran untuk proses pembangunan untuk setiap 1 sumur adalah Rp 6.300.000. Namun dalam realisasinya, bahan material sengaja dikurangi, seperti kebutuhan semen, besi tiang yang semestinya 4 batang besi namun hanya digunakan 3 besi saja. Hal ini juga disebutkan diperbolehkan oleh Ketua TKM bersama dengan pengawas teknis sehingga bahan-bahan yang diterima masyarakat penerima sumur jika dihargakan hanya senilai Rp 3000.000/sumur sementara yang 3 juta lagi mengucur ke kantong Ketua dan bendahara TKM setempat, padahal dari anggaran hibah tersebut sudah jelas ada dana bantuan operasional kegiatan (BOP) sebesar 10 %. “Herannya kenapa harus mengambil lagi uang yang seharusnya dipergunakan untuk proyek tersebut, apalagi beberapa dari warga beneficiaries (penerima) adalah orang-orang miskin” Keluh seorang warga yang ditemui BN Investigasi.

 

Selanjutnya dalam laporan yang diterima BN Investigasi beberapa waktu lalu, tertemukan beberapa warga yang tidak mendapatkan hydrant, pompa air yang sebenarnya juga turut diberikan sekaligus dalam proyek pengadaan fasilitas umum tersebut.

 

Geuchik Gampoeng Cot Manyang yang dikonfirmasi per telepon oleh BN Investigasi mengiyakan bahwa dana lebih dari proyek tersebut di bagi-bagikan kepada para aparatur pemerintahan desa, namun keputusan terbaginya dana—yang sebelumnya disebutkan tidak mencukupi— adalah kebijakan dari musyawarah yang dilakukan internal aparatur Gampoeng. Saat ditanyai oleh BN Investigasi terkait, apakah masyarakat mengetahui tentang kebijakan pembagian dana sisa proyek tersebut. Geuhik tersebut menyatakan, hal itu tidak diberitahukan kepada warga.Nah?

 

Disebutkan, proyek itu ditargetkan agar bisa dimanfaatkan sampai 15 tahun mendatang, “terlihat proyek ini dijalankan secara cilet-cilet saja. Apakah bisa dengan cara yang demikian fasilitas itu bisa berdiri dengan baik sampai 15 tahun kedepan? Saya tidak yakin samasekali” Komentar warga yang ditemui BN Investigasi

 

Sedangkan yang menjadi harapan dari masyarakat, agar pemerintah di kabupaten dan dinas-dinas yang bertanggung jawab ikut berperan dalam persoalan seperti ini, dan kedepan jika ada bantuan yang serupa agar benar-benar diawasi dengan serius agar tidak terjadi salah sasaran, dan terhindar dari penyimpangan.

Investigasi Nagan

Dinas Bina Marga Nagan

&

Indikasi ‘Miring’ Proyek Jalan Gunong Kong

- Kadis Terintimidasi?

 

BN-Investigasi

Berdasar informasi sementara, proyek jalan di Gunong Kong bukan dikerjakan oleh Dinas Bina Marga Nagan Raya. Data awal yang ditemukan oleh BN Investigasi terkait dengan persoalan proyek jalan di Gunong Kong, disebutkan bahwa terjadi penyimpangan dalam penggunaan jenis material pembuatan jalan. Selanjutnya juga beredar kabar adanya tekanan dari unsur KPA terhadap pihak Dinas Bina Marga. Ketidak jelasan ini mengundang BN Investigasi untuk mencoba menelusuri persoalan tersebut dengan mendatangi langsung Kantor Bina Marga Nagan Raya yang terletak di Suka Makmue. Berkisar pukul 09.00 BN Investigasi tiba di Dinas Bina Marga.

Sesampai ke lokasi ini, BN Investigasi hanya bisa menemui Wakadis, Rahmat AB. Sedangkan Kadis Bina Marga Nagan Raya sedang tidak berada ditempat. Menurut kabar dari Wakadis, narasumber yang dituju sedang mengikuti rapat dengan Bupati Nagan Raya, bertempat di kantor Bupati Kabupaten setempat. Namun begitu, BN Investigasi mencoba mendapatkan gambaran awal yang lebih jelas terkait dengan masalah proyek jalan di Gunong Kong. Hanya saja, ia hanya bisa berkomentar ringan.

“Dalam hal ini mungkin saja disana ada terjadi indikasi seperti yang disebutkan. Tetapi sejauh ini, spesifik tentang perihal itu, lebih bagus untuk menemui kadis langsung. Agar persoalan ini bisa lebih terang. Pun, masalah ini mungkin lebih dipahami hanya oleh bapak kadis.” Selanjutnya, dengan santun Rahmat AB meminta BN Investigasi untuk menunggu saja kadis PU Bina Marga menyelesaikan rapat bersama bupati.

Sebelumnya, gambaran yang didapatkan oleh BN Investigasi dikatakan bahwa permasalahan yang terjadi disana adalah permasalahan yang telah terjadi pada tahun lalu. Hanya saja terkesan diendapkan tanpa sebuah alasan yang jelas.

Menurut kabar juga, proyek disana dilaksanakan oleh KPA. Juga sempat terdengar kabar adanya tekanan dari pihak KPA kepada beberapa pihak yang ikut mengawasi jalannya proyek disana. Dan itu menjadi salah satu alasan kenapa permasalahan itu seperti terendap begitu saja.

Menjelang sore, seusai rapat dengan Bupati Nagan Raya, kadis Bina Marga Nagan Raya berkesempatan untuk dikonfirmasi terkait dengan persoalan yang ada di Gunong Kong, dari diskusi sesaat dengan Kadis Ir. Ardi Marta, BN Investigasi mendapatkan sedikit kejelasan berkaitan dengan permasalahan ini. “Saya sebenarnya tidak tahu banyak permasalahan disana. Apalagi, pengerjaan proyek di Gunong Kong itu adalah dana langsung dari provinsi. Tidak ada kewenangan dari pihak kami di Bina Marga Nagan Raya dalam persoalan itu. Jadi untuk lebih jelasnya, sebaiknya memang langsung saja di konfirmasikan ke instansi terkait di Provinsi.”

Kemudian menyangkut adanya sinyalemen yang muncul tentang adanya intimidasi dari pihak KPA kepada pejabat dalam lingkup kerja Dinas Bina Marga Nagan yang sempat beredar di masyarakat, Ardi Marta berujar tegas,”mereka tidak mengintimidasi saya, kalau yang lainnya saya tidak tahu. Selama ini jikapun mereka datang menemui saya tidak lebih sekedar untuk koordinasi saja, tidak lebih dari itu. Selain itu, kan proyek yang disana itu tidak secara langsung dikerjakan oleh KPA sebenarnya” (fick)